Guru adalah sosok pendidik. Tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru saat di sekolah, luar sekolah, bahkan di masyarakat selalu dituntut bersikap dan berprilaku sebagai sosok pendidik. Memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan keteladanan sikap dan perilaku.

Ranah pergaulan guru adalah teman sejawat di tempat tugas, sesama guru antar sekolah, para siswa, dan para orangtua/wali murid. Akan tetapi guru zaman now berbeda, para guru sesuai amanat undang-undang diwajibkan menjadi anggota organisasi profesi guru dan berbagai komunitas di media sosial. Sehingga seorang guru memiliki jaringan nasional maupun internasional.

Menjelang pemilu pada 17 April 2019 tentunya setiap tim sukses calon legislatif atau presiden dan wakil presiden melihat peluang, lumbung suara dari kalangan guru se Indonesia mulai dari level pendidikan terendah sampai dengan tertinggi, honor atau ASN, belum lagi keluarga guru, para siswa yang memiliki hak pilih yang diajar oleh guru tersebut, serta para orangtua siswa.

Ada undang-undang guru dan dosen yang mengatur ke semua aktivitas guru, belum lagi undang-undang kedisplinan guru. Walaupun berpolitik adalah hak setiap orang sudah seyogyanya jika statusnya masih seorang guru dipikirkan baik-baik sebelum berpolitik. Sebagaimana para ulama, netral jauh lebih baik. Guru dan ulama adalah profesi yang penuh kemuliaan jangan sampai karena ada nila setitik rusak susu sebelanga.

Bolehkah guru berpolitik? Jawabannya dikembalikan kepada pribadi guru tersebut. Apakah akan berpolitik atau tidak. Banyak para politisi dulunya adalah guru, jika sukses berpolitik tidaklah masalah. Jika dibalik, saat guru berpolitik kemudian gagal ada kekecewaan dari sesama seprofesi akan langkah politik yang diambil. Tentang keputusannya memilih berpolitik.

Saya secara pribadi berharap para guru fokus dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Memberikan ilmu pengetahuan, pembentukan sikap dan perilaku, serta keterampilan untuk masa depan siswa kelak.