Mulya

Guru Geografi di MAN 2 Tangerang, Banten sejak tahun 2011 s.d sekarang. Aktivitas utama mendidik, selebihnya berkebun, menulis, berorganisasi, dan memancing....

Selengkapnya
Ironis Hukum di Indonesia
youtube. com

Ironis Hukum di Indonesia " Penjara Mewah Oh Penjara Mewah"

Manusia diberikan pilihan hidup. Apakah hidup sesuai aturan atau melakukan melakukan penyimpangan sosial. Semua pilihan ada pada setiap orang.

Pengendalian diri yang utama berlandaskan kualitas keilmuan dunia dan keimanan serta ketaqwaan seseorang. Apakah akan melakukan penyimpangan sosial atau tidak?

Bagi pelaku penyimpangan sosial resiko yang akan di hadapi amat berat. Resiko tersebut mulai dari dihakimi massa, di bakar masa, di bunuh, apabila bernasib baik di bawa ke kantor polisi kemudian akan di proses hukum. Lain halnya dengan dengan kasus kerah putih dan kejahatan korporasi.

Kejahatan kerah putih dan korporasi adalah korupsi perseorangan dan berjamaah. Kejahatan jenis ini uang yang salah digunakan bukan recehan melainkan bisa mencapai angka triliunan. Kasusnya beranekaragam umumnya mengambil uang negara secara ilegal seperti penyalahgunaan wewenang, markup proyek, kolusi, menyuap, nepotisme, dan lain sebagainya.

Mengatasi kejahatan kerah putih dan koorporasi bahkan pemerintah membentuk lembaga non departemen secara khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain penegak hukum lainnya kepolisian dan kejaksaan.

KPK diberikan kewenangan lebih terutama penyadapan dan bekerja sama dengan PPATK lembaga yang mengawasi aliran keuangan keluar masuk rek perseorangan atau kelembagaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Alhasil saat ada pelaporan dari masyarakat pengintaianpun dilakukan.

Pada waktu tertentu saat seseorang telah cukup bukti akan ditetapkan sebagai tersangka bahkan dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku kejahatan kasus korupsi. Pelakunya disebut koruptor.

Para koruptor merupakan para milyander. Kekayaan hasil korupsi mereka tumpah ruah. Walaupun sebagian sudah di sita KPK harta mereka masih banyak.

Saat koruptor sudah di putus bersalah sesuai putusan hakim mereka menempati sel-sel khusus di lembaga pemasyarakatan. Bahkan ada wacana membuat lembaga pemasyarakatan khusus pelaku korupsi.

Apalah daya kekuatan uang akhirnya bermain. Oknum penjaga lapas dan semua orang yang terlibat di dalamnya menerima tawaran uang dan barang-barang mewah dari para koruptor.

Terbongkarlah kasus penjara mewah. Di penjara ko selnya mewah?. Sel di modifikasi dengan berbagai fasilitas lux seperti AC, TV LCD, Wifi, kasur, WC duduk, pengatur suhu air untuk mandi, dan penghuni sel bebas keluar masuk sel dengan dalih pemeriksaan kesehatan.

Kasus terbongkarnya kasus sel mewah bukan kali ini saja. Riwayat hukum Indonesia yang panjang telah mencatat seperti kasus mega korupsi kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) Edi Tansil yang sampai sekarang masih buron karena diberi izin keluar dan tidak kembali, kasus petugas pajak nakal Gayus Tambunan yang tertangkap kamera sedang meyaksikan kejuaraan dunia tenis di Bali, dan kasus-knakal lainnya termasuk kasus-kasus sel mewah lainnya.

Hukum di negara ini memang masih bisa di beli. Pelaku adalah oknum penegak hukum yang tergiur oleh tawaran uang ratusan juta dan barang-barang mewah. Pemerintah harus mengkaji ulang sistem rekrutmen para penegak hukum supaya lebih mengutamakan keadilan hukum dibandingkan memperkaya diri sendiri. Misalnya saja pejabat lapas adalah Tahfiz (hafal 30 juz Al Quran).

Kasus penjara mewah mencederai azas keadilan di negara ini. Pelaku kejahatan jalanan meregang nyawa di tangan warga sedangkan pelaku korupsi bersenang-senang di sel nya. Sangat ironis dan sangat menyayat azas keadilan.

Semoga saja kasus ini tidak terulang kembali kedepannya. Apalagi masih ada partai yang mencalonkan mantan napi koruptor sebagai bakal calon legislatif yang berkasnya dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke partai pengusung. Hal tersebut menunjukan bahwa koruptor masih memiliki tempat penting di negara ini. Semoga saja KPU mengumumkan ke publik nama calon legislatif dan partainya supaya tidak dipilih rakyat saat pemilu 2019.

Jika mau belajar dari negeri gingseng. Pelaku koruptor itu di hukum mati. Bedanya dengan Indonesia, koruptor masih di akui eksistensinya bahkan masih diberikan masa potongan tahanan.

Saya hanya masyarakat biasa yang awam hukum. Akan tetapi setidaknya siapapun warga negara Indonesia yang terlibat kasus hukum berhak mendapatkan perlakuan hukum seadil-adilnya. Tidak membeda-bedakan sel tahanan.

Jika bersalah wajib menjalaninya sesuai putusan hakim. Itulah keadilan di mata hukum. Lalu yang bermain-main dengan masalah hukum seharusnya di hukum seberat-beratnya. Jika di pandang perlu berikan hukuman mati.

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang di tulis oleh user. Tanggung jawab isi adalah sepenuhnya oleh user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini, namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.

Komentar

Tulusan yang mantaps, menggelitik pemikiran ttg fenomena yg terjadi. Sejatinya bila hukum Allah yg dijalankan, fenomena seperti itu tak khan mungkin terjadi

29 Jul
Balas

Tulusan yang mantaps, menggelitik pemikiran ttg fenomena yg terjadi. Sejatinya bila hukum Allah yg dijalankan, fenomena seperti itu tak khan mungkin terjadi

29 Jul
Balas

Bergabung bersama komunitas Guru Menulis terbesar di Indonesia!

Menulis artikel, berkomentar, follow user hingga menerbitkan buku

Mendaftar Masuk     Lain Kali